TP4D

Kajari Sintang sedang memberikan Sosialisasi mengenai TP4D

Kajari Sintang sedang memberikan Sosialisasi mengenai TP4D

Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, Pembangunan dan Daerah (TP4D) yang dibentuk oleh Kejaksaan mulai melakukan sosialisasi bahkan melakukan Kesepakatan Bersama ( MoU) dengan sejumlah daerah, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Sintang. Dasar pembentukan dari TP4D ini antara lain UU RI Tahun 1945, Nawa Cita Presiden RI 2014 – 2019, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembagunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia. Ini juga sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tersebut ditujukan kepada:
Para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresiden, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali kota. Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2016 itu, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut di atas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden juga menginstruksikan kepada para Pejabat tersebut di atas melakukan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan. Jaksa Agung juga diinstruksikan mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum menyidik laporan masyarakat yang terkait penyalahgunaan wewenang dalam proyek strategis nasional. Laporan yang diterima masyarakat oleh kejaksaan dan kepolisian disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait, atau pemerintah daerah untuk pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian.

TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara. Selain itu TP4D juga akan menjalin koordinasi dengan Inspektorat dalam memonitor pekerjaan, agar dalam supremasi hukum tidak ada kesewenangan terhadap pejabat pemerintah daerah dan aksi pencegahan korupsi perlu dilaksanakan untuk percepatan pembangunan guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung pembangunan pemerintah pusat maupun daerah.